Binjai,Wahananews.co | Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mengawal proses produksi jagung mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani binaan di seluruh Indonesia.Jum'at (6/2/2026)
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia melalui sambungan daring, dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Karena itu, rakor ini digelar untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 bisa berjalan lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Baca Juga:
Lindungi Sawah Berkelanjutan, ATR/BPN Targetkan KP2B Tercantum dalam RTRW Daerah
Fasilitasi KUR untuk Poktan Jagung
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) dan lembaga pembiayaan, khususnya dalam akses permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, petani jagung difasilitasi untuk mendapatkan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Salah satu implementasi nyata terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis. Di daerah tersebut, petani memperoleh akses modal untuk kembali menanam sekaligus memperluas lahan produksi.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, dalam paparannya menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026 untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Jaminan Harga dan Penyerapan Hasil Panen oleh Bulog
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memastikan perlindungan harga bagi petani. Polri menegaskan bahwa hasil panen tidak boleh jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah. Untuk itu, Polri memperkuat kolaborasi dengan Perum Bulog sebagai off-taker utama.
Baca Juga:
Presiden Apresiasi Keberhasilan Pertanian: Stok Beras Kuat, Petani Tersenyum
Pengadaan jagung tahun 2026 didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target penyediaan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan harga pembelian sebesar Rp6.400/kg.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani setidaknya sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mampu menjaga harga pembelian Bulog di angka Rp6.400 per kilogram sesuai HPP,” tegas Brigjen Langgeng.
Dorongan untuk Produktivitas Nasional
Program ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, memutus rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang intensif, petani diharapkan mampu mengelola modal dengan baik, melakukan pembayaran tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
