Binjai.WAHANANEWS.CO - Meski telah dua bulan terbentuk, kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Binjai belum juga terlihat signifikan.
Publik pun mulai mempertanyakan keseriusan pansus yang dibentuk untuk mengawasi dan mengevaluasi capaian PAD Pemkot Binjai tersebut.
Baca Juga:
Transformasi Lahan Eks HGU, Pemko Binjai dan PTPN I Rencanakan Kawasan Multi-Fungsi untuk Kepentingan Publik
Bahkan, sebagian pihak menilai pansus ini mulai kehilangan arah alias ‘masuk angin’.
Permasalahan utamanya adalah ketidaktersediaan data yang valid mengenai jumlah wajib pajak di Kota Binjai. Ketua Pansus PAD DPRD Binjai, Darma Malem, menyatakan bahwa saat ini proses masih dalam tahap awal.
“Masih dalam pembentukan, baru pertemuan pertama. Nanti akan ada pertemuan lanjutan,” ujar Darma saat dikonfirmasi pada Rabu (16/4/2025).
Baca Juga:
Lulus Kuliah Gak Bikin Panik, STMIK Methodist Binjai Sudah Siapkan Bekalnya
Politikus yang juga menjabat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Binjai ini menambahkan, pansus belum bisa melangkah lebih jauh karena masih menyusun sejumlah langkah awal.
Langkah-langkah tersebut bertujuan memperoleh data autentik mengenai potensi dan realisasi PAD yang diperoleh Pemkot Binjai.
“Nanti kami akan cek langsung ke lapangan. Gak bisa langsung percaya begitu saja. Misalnya, kami harus pastikan dulu kebenaran data yang diberikan, termasuk soal jumlah uang yang masuk ke kas daerah,” paparnya.
Ketika ditanya soal hambatan dalam proses kerja pansus, Darma menyebut tidak ada kendala teknis yang berarti. Namun, ia mengakui adanya gangguan dalam intensitas pertemuan karena sebagian anggota dewan justru tengah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Hal ini ironis mengingat Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah mengimbau agar pemerintah dan lembaga negara melakukan efisiensi anggaran.
“Kami memang berencana studi banding, tapi jadwalnya belum memungkinkan. Karena itu, pertemuan pansus belum bisa berjalan intensif. Tapi minggu depan, akan kami kejar ketertinggalan,” ujar Darma yang merupakan purnawirawan dokter militer.
Di sisi lain, Pansus PAD DPRD Binjai belakangan meminta tambahan satu anggota dari masing-masing fraksi untuk memperkuat struktur kerja. Hal ini dibenarkan oleh Darma.
“Kami butuh tambahan anggota, apalagi setelah melihat daftar wajib pajak yang begitu banyak. Jadi perlu dukungan tambahan agar kerja pansus lebih optimal,” katanya.
Saat ditanya mengenai anggapan publik bahwa pansus ini sudah ‘masuk angin’, Darma enggan menanggapi.
“Saya gak bisa berkomentar soal itu. Saya tetap tegak lurus jalankan tugas,” jawabnya singkat.
Sebagai catatan, Pemerintah Kota Binjai menargetkan PAD sebesar Rp1,011 triliun lebih pada tahun 2025. Target ini mengalami penurunan sebesar 1,74 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.
Pada 2024, target PAD yang ditetapkan Pemkot Binjai mencapai Rp1,029 triliun lebih.
Penurunan target tersebut tak lepas dari kenyataan bahwa realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir selalu di bawah harapan.
Bahkan, pada tahun 2022 dan 2023, realisasi PAD tak pernah menyentuh angka Rp1 triliun. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
